Ini Dia Sembilan Poin Imbauan Perbaikan JKN dari PB IDI - rumahsakitNews - Indonesia's Health Care News
JKN
Jakarta, Rumahsakit.co- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sembilan point imbauannya terkait perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjelang Universal Health Coverage (UHC) 2019.

Imbauan itu dihasilkan setelah sebelumnya PB IDI menggelar acara debat publik JKN di Gedung Stovia Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang tahun ini fokus kepada Jaminan Kesehatan Semesta.

Seperti disampaikan Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (28/4/2018), JKN perlu perbaikan sistem JKN agar dapat tetap berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara optimal.

JKN pertama kali diluncurkan pada 1 Januari 2014. Program itu dirancang dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Berikut ini adalah sembilan poin imbauan PB IDI terkait perbaikan JKN dalam menghadapi UHC:

1. Setiap dokter di Indonesia harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan pasien yang utama dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk melaksanakan "Good Clinical and Corporate Governance" bersama-sama fasilitas kesehatan.

2. Mengutamakan peran puskesmas sebagai garda terdepan usaha promotif dan preventif. Saat ini Puskesmas tulang punggung dari promotif dan preventif terbebani dalam pelayanan kuratif.

3. Dukungan negara terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya tenaga medis dan tenaga kesehatan dan obat obatan baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.

4. Peninjauan kembali anggaran JKN agar dapat memenuhi manfaat JKN kepada peserta. Apabila pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, maka perlu dipertimbangkan penyesuaian manfaat bagi peserta agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang.

5. Perbaikan menyeluruh tarif INA-CBG’s yang berbasis time driven activity based costing Integrated Care Pathway dan sesuai dengan sesuai standar pelayanan kedokteran

6. Perbaikan Sistem Perundang Undangan dan peraturan di bawahnya, pemerintah perlu meninjau ulang peraturan peraturan yang menghambat pelaksanaan JKN. Yang utama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2016 pasal 14 ayat 1 tentang pengelompokan tarif sesuai kelas Rumah Sakit. Sebab, hal tersebut dinilai menghambat penyebaran dokter ke Rumah Sakit Tipe C dan D. padahal RS Tipe C dan D adalah yang terbanyak di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

7. Perlu adanya transparasi Pengelolaan JKN untuk meningkatkan kepercayaan dan komitmen kelancaran pembayaran ke Fasilitas Kesehatan agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.

8. Biaya kesehatan paket INA-CBG’s di fasilitas pemerintah di bedakan dengan fasilitas swasta. Alasannya, terdapat sedikitnya 30 persen biaya produksi yang sudah di tanggung negara di fasilitas pemerintah. Hal itu, menurut PB IDI, menyebabkan pembiayaan ganda, betentangan dengan prinsip keadilan, serta berpotensi menyebabkan penyimpangan penggunaan JKN dan menambah defisit anggaran JKN.

9. Memperkuat program JKN dengan membayar fasilitas kesehatan dengan harga yang layak sesuai dengan hitungan aktuaria yang tepat yang dihitung dari lembaga independen.

(rs-2)

Tidak ada komentar:

Rumahsakit.co tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Diberdayakan oleh Blogger.